Laporan terbaru dari Zscaler, perusahaan keamanan siber global, mengungkapkan adanya ketegangan yang kian nyata di benua biru. Di satu sisi, para pembuat kebijakan khawatir atas konsentrasi pasar yang membuat Eropa sangat bergantung pada segelintir perusahaan teknologi asing. Data menunjukkan tahun lalu, tiga penyedia cloud terbesar di Eropa menguasai sekitar 70 persen pasar, sementara penyedia lokal hanya memiliki pangsa sekitar 15 persen. Ini bukan soal keamanan yang gagal, melainkan ketergantungan strategis yang bisa berbahaya ketika terjadi perbedaan rezim hukum atau guncangan geopolitik.
Konsentrasi pasar cloud disebut bisa menimbulkan "efek domino". Gangguan pada sedikit penyedia bisa menjalar ke ribuan organisasi dan rantai pasok di seluruh Eropa. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Mantan Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, telah memperingatkan bahwa ketergantungan yang dalam bisa membuat Eropa rentan terhadap pemaksaan di tengah meningkatnya volatilitas geopolitik. Keamanan, menurut Draghi, adalah prasyarat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, para pemimpin bisnis memiliki kekhawatiran yang tak kalah valid. Mereka menilai inisiatif kedaulatan yang kaku justru bisa menjadi bumerang. Mandat lokalisasi data yang keras atau kewajiban menggunakan tumpukan teknologi "buatan lokal saja" dinilai akan menduplikasi infrastruktur, memperlambat modernisasi, dan mengikat organisasi pada sistem lama lebih lama dari yang direncanakan. Alhasil, akses ke teknologi mutakhir justru terhambat.
Dampak dari kebuntuan ini sudah terlihat. Sebuah survei yang ditugaskan oleh Zscaler menemukan bahwa 73 persen responden mengaku kekhawatiran akan kedaulatan digital telah menyebabkan mereka menunda atau membatalkan inisiatif transformasi. Fenomena ini disebut sebagai "pause dynamic" atau dinamika jeda yang berbahaya. Penundaan ini justru memperpanjang paparan terhadap risiko sistem lama, melemahkan kesiapan siber, dan membuat organisasi tidak mampu menyerap guncangan dari serangan ransomware atau perubahan aturan lintas batas yang mendadak.
Di tengah kebuntuan ini, muncul sebuah usulan kerangka kerja yang disebut sebagai "tiga pilar": kontrol, pilihan, dan keberlangsungan. Konsep ini menekankan pada hasil yang ingin dicapai, bukan pada vendor mana yang harus dibeli. Kontrol berarti kemampuan organisasi untuk mengatur siapa yang bisa mengakses data dan bagaimana kebijakan ditegakkan. Pilihan berarti adanya opsi kredibel untuk keluar dari ketergantungan pada satu vendor, yang diwujudkan melalui arsitektur dan kontrak yang menjamin portabilitas data. Sementara keberlangsungan adalah kemampuan untuk menjaga layanan penting tetap berjalan selama gangguan apa pun, yang bisa diukur melalui target waktu pemulihan dan uji coba kegagalan sistem.
Pendekatan berbasis hasil ini dinilai lebih realistis. Alih-alih mendikte vendor mana yang harus dipakai, aturan kedaulatan seharusnya fokus pada kontrol operasional yang harus dimiliki pembeli untuk memastikan layanan tetap berjalan saat terjadi guncangan. Dengan cara ini, organisasi masih bisa menggunakan platform global secara aman sambil memenuhi persyaratan lokal, tanpa harus membekukan proses modernisasi mereka. Intinya, kedaulatan digital yang baik harus menjadi katalis bagi ketahanan dan inovasi, bukan justru menjadi rem bagi transformasi yang ingin dilindungi.