SAMARINDA — Tiga insiden kapal wisata kandas dalam kurun waktu sekitar dua bulan di perairan Pulau Maratua memaksa pemerintah bergerak cepat. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Raihan Fida Nuzband, mengatakan bahwa saat ini sedang dibentuk Badan Layanan Umum Daerah di Tanjung Batu, Berau.
“Untuk meminimalisir kecelakaan serupa di masa mendatang, saat ini sedang dibentuk Badan Layanan Umum Daerah di Tanjung Batu, Berau,” ujar Raihan di Samarinda, Selasa.
Keberadaan BLUD nantinya akan menjembatani kebutuhan akan navigasi yang aman di perairan yang dipenuhi terumbu karang. BLUD ini akan menyediakan pemandu-pemandu lokal yang memahami letak persis terumbu karang untuk memandu kapal-kapal yang tidak mengetahui kondisi jalur pelayaran.
“Paling tidak mereka memberikan pemberitahuan ke kecamatan, agar supaya ada pandu yang dapat membawa kapal mereka secara aman,” kata Wakil Bupati Berau Gamalis, menyoroti kelalaian fatal para kapten dan agen kapal wisata yang kerap mengabaikan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Insiden terbaru terjadi pada Jumat (19/6), ketika sebuah kapal pesiar jenis live on board (LOB) kandas di perairan Pulau Maratua. Raihan menegaskan bahwa ini adalah insiden ketiga yang dilaporkan dalam dua bulan terakhir.
Akibat minimnya koordinasi dengan masyarakat lokal atau “orang pulau”, kapal-kapal pembawa wisatawan tersebut sering keluar dari jalur aman hingga menabrak ekosistem karang yang rapuh. Wakil Bupati Gamalis menekankan bahwa koordinasi awal dengan pihak kecamatan seharusnya menjadi prosedur wajib sebelum kapal berlayar.
Penanganan kasus kerusakan karang di Maratua langsung dikomandoi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PSDKP Stasiun Tarakan. Hal ini karena perairan Maratua merupakan kawasan strategis nasional yang pengelolaannya berada di bawah pusat.
“Pihak pengawas sumber daya kelautan tingkat provinsi tentu terus turut membantu terkait penyediaan peta wilayah dan penentuan zona-zona aman di daerah tersebut,” tambah Raihan.
Subkoordinator Konservasi Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim, Yuliana Nindyasari, membenarkan bahwa perlindungan ekosistem pesisir seperti terumbu karang menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung program ekowisata berkelanjutan di Kepulauan Maratua yang menjadi salah satu destinasi unggulan Kalimantan Timur.