SAMARINDA — Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menyebut sektor pariwisata sebagai ladang pendapatan daerah yang belum digarap optimal. Ia menilai pemerintah kota perlu hadir lebih nyata dalam pengembangan destinasi wisata, bukan hanya membiarkannya berjalan sendiri.
Iswandi mencontohkan, ketika sebuah lokasi wisata baru mulai ramai dikunjungi, seharusnya pemerintah langsung turun tangan. Dukungan itu bisa berupa pembangunan akses jalan, fasilitas umum seperti MCK, hingga sarana penunjang lainnya.
“Kalau ada tempat wisata yang bagus, mestinya disupport. Jalannya diperbaiki, fasilitas umum seperti MCK dibangun. Itu bentuk dukungan pemerintah,” ujarnya di ruang kerjanya DPRD Samarinda, Rabu, 8 Juli 2026.
Legislator dari PDIP itu menekankan, sebagai kota jasa dan perdagangan, Samarinda membutuhkan lebih banyak destinasi yang bisa ditawarkan kepada tamu dari luar daerah. Saat ini, pilihan utama masih berkutat di kawasan Tepian Mahakam.
“Kalau ada teman dari luar datang, mereka pasti bertanya mau ke mana. Sekarang paling nongkrong di Tepian. Itu bagus, tapi kita juga perlu punya ikon wisata yang benar-benar khas Samarinda,” kata Iswandi.
Iswandi menyoroti sejumlah potensi wisata budaya yang belum dikembangkan secara optimal, seperti Kampung Tenun dan Desa Budaya Pampang. Ia juga menyayangkan banyaknya bangunan bersejarah (heritage) yang hilang, padahal bisa menjadi daya tarik wisata sejarah.
“Heritage kita banyak yang hancur. Padahal itu bisa menjadi daya tarik wisata sejarah. Bangunan-bangunan tua yang punya nilai sejarah mestinya dipertahankan,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Iswandi mengusulkan kawasan bekas pelabuhan bongkar muat di sekitar Teras Samarinda Tahal 2 diubah menjadi pusat aktivitas masyarakat. Ia membayangkan kawasan itu bisa menjadi pusat kuliner atau pujasera yang dilengkapi landmark ikonik, seperti bianglala berukuran besar.
“Kalau pemerintah belum mampu membangun sendiri, cari investor. Dari atas bianglala orang bisa melihat seluruh Kota Samarinda,” usulnya.
Menurut Iswandi, pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ia mendorong pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerhati budaya, pelaku UMKM, komunitas kreatif, hingga investor.
“Kalau semua duduk bersama, pemerintah, pemerhati budaya, anak-anak muda kreatif, UMKM, saya yakin Samarinda bisa punya ikon wisata yang benar-benar membanggakan sekaligus meningkatkan PAD,” pungkasnya.