BONTANG — Kebijakan ini diambil setelah pemutakhiran data pemerintah pusat mengeluarkan kelompok tersebut dari daftar penerima bantuan. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menilai status ekonomi warga desil 6-10 belum sepenuhnya aman dan lebih tepat disebut sebagai masyarakat rentan miskin.
“Bukan orang miskin, tapi kita masukkan dalam kategori rentan miskin. Mereka akan menjadi miskin ketika terjadi sesuatu,” ujar Neni, Senin (24/8/2026).
Menurut Neni, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah drastis saat menghadapi persoalan tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau meninggalnya pencari nafkah utama dalam keluarga. Perlindungan sosial dinilai penting untuk mencegah mereka tercebur ke kemiskinan.
Ia mencontohkan manfaat jaminan sosial bagi pekerja informal. Saat pencari nafkah meninggal dunia, santunan yang cair bisa menjaga ekonomi keluarga yang ditinggalkan.
“Kalau meninggal, seperti kemarin penjual kue meninggal dalam perjalanannya, dia dapat Rp 200 juta. Kita tidak menciptakan orang miskin baru,” katanya.
Untuk sektor kesehatan, Pemkot Bontang mengalokasikan dana sekitar Rp 25 miliar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2026. Jika cakupan perlindungan diperluas ke warga desil yang dikeluarkan dari penerima bantuan, kebutuhan anggaran diprediksi naik sekitar Rp 3 miliar.
“Kalau kita tambah lagi yang desil itu yang dikeluarkan, sudah tambah Rp 3 miliar. Berarti insyaallah Rp 28 miliar,” jelas Neni.
Tambahan anggaran itu dinilai tetap memberi manfaat. Dana yang dikeluarkan pemerintah akan kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan kesehatan.
Neni menyebut klaim RSUD Taman Husada pada tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp 88 miliar. Selain rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas juga menerima pembayaran lewat sistem kapitasi.
“Artinya ada asas manfaat yang dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah hadir ketika kita memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, apalagi kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.