SAMARINDA — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mulai menyisir data operasional dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten/kota. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penyidikan dugaan korupsi yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung. Seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Kaltim diminta mengumpulkan dokumen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu proyek prioritas nasional yang menyasar anak sekolah dan ibu hamil. Di Kalimantan Timur, program ini dikelola melalui dapur umum yang tersebar di berbagai kecamatan. Pengumpulan data ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi potensi kerugian negara.
Data SPPG Jadi Sasaran Utama Penyidikan
Kejati Kaltim memfokuskan pengumpulan data pada SPPG yang menjadi unit pelaksana teknis program. Dokumen yang diminta mencakup laporan keuangan, daftar penerima manfaat, dan realisasi anggaran operasional dapur. Data ini akan dibandingkan dengan temuan awal Kejagung di tingkat pusat.
“Kami sudah menginstruksikan jajaran untuk segera menginventarisasi seluruh dokumen terkait SPPG di masing-masing daerah,” ujar sumber di lingkungan Kejati Kaltim. Proses pengumpulan data ditargetkan rampung dalam waktu dekat untuk mempercepat penyidikan.
Modus Dugaan Korupsi: Mark Up hingga Fiktif Penerima
Dari pengalaman penanganan kasus serupa di daerah lain, praktik korupsi dalam program bantuan pangan kerap terjadi melalui mark up harga bahan baku dan penerima manfaat fiktif. Di Kaltim, potensi ini menjadi perhatian serius karena jumlah penerima program MBG mencapai puluhan ribu jiwa.
Kejagung sebelumnya mengungkap adanya indikasi penggelembungan anggaran pada beberapa titik distribusi di Pulau Jawa. Pola serupa diduga bisa terjadi di Kaltim mengingat besaran anggaran yang dialokasikan. Setiap SPPG di provinsi ini mengelola dana ratusan juta rupiah per bulan untuk operasional dapur.
Fakta Singkat Kasus Dugaan Korupsi MBG di Kaltim
- 10 Kejari di Kalimantan Timur dikerahkan untuk mengumpulkan data SPPG
- Program MBG menyasar anak sekolah dan ibu hamil di seluruh kecamatan
- Setiap dapur umum mengelola anggaran operasional hingga ratusan juta rupiah per bulan
- Kejagung telah menemukan indikasi mark up dan penerima fiktif di daerah lain
Apa Langkah Kejati Kaltim Selanjutnya?
Setelah data terkumpul, Kejati Kaltim akan melakukan analisis awal untuk mendeteksi kejanggalan administrasi dan keuangan. Temuan yang mencurigakan akan dilaporkan ke Kejagung sebagai bahan pengembangan penyidikan. Jika ditemukan bukti kuat, proses hukum bisa dinaikkan ke tahap penetapan tersangka.
Langkah ini juga menjadi peringatan bagi pengelola program di daerah untuk lebih transparan. Pemprov Kaltim sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait penyidikan yang berjalan. Namun, koordinasi antara Kejati dan pemerintah daerah dipastikan akan berjalan untuk mengamankan kelangsungan program MBG.
