MAHAKAM ULU — Bukan sekadar kunjungan seremonial. Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, bersama rombongan harus berjibaku melewati kubangan lumpur dan tanjakan curam untuk mencapai titik paling berat di jalur perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kamis (2/7). Sepanjang perjalanan, kendaraan beberapa kali terjebak di lumpur dan harus saling tarik agar bisa melanjutkan perjalanan.
Kondisi itu bukan hal baru bagi masyarakat yang setiap hari melintasi ruas ini. Akses yang rusak parah menjadi kendala utama distribusi barang dan mobilitas warga di kawasan perbatasan.
Evaluasi Lapangan Jadi Dasar Koordinasi dengan Pusat dan Perusahaan
Wagub Ingkong mengatakan hasil peninjauan langsung di lapangan akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Kaltara. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.
"Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan," kata Ingkong dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Target: Konektivitas Ekonomi Antarprovinsi Tak Lagi Terhambat
Menurut Ingkong, perbaikan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan menjadi kunci untuk memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi. Ia berharap kunjungan ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan akses yang menghubungkan dua provinsi.
"Saya berharap ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan perbaikan jalan akses perbatasan, agar konektivitas Kaltara-Kaltim semakin lancar dan tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat," ujarnya.
Rombongan: Dari Wagub hingga Perwakilan BPJN dan Perusahaan Tambang
Turut mendampingi Wagub Kaltara dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Malinau Agustinus, Ketua DPRD Mahakam Ulu Devung Paran, Kepala Bapperida Kaltara Bertius, serta perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan PT. Tujuan Mulia Makmur (TMM).
Kehadiran perwakilan perusahaan tambang di tengah rombongan menjadi sinyal bahwa sektor swasta juga diharapkan ambil bagian dalam perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian warga perbatasan.
