PASER — Realisasi pendapatan Kabupaten Paser pada APBD 2025 tercatat Rp 3,94 triliun, atau hanya 90,38 persen dari target Rp 4,36 triliun. Angka ini anjlok 18,27 persen dari realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp 4,82 triliun.
Penurunan sebesar Rp 881,98 miliar ini menjadi perhatian serius Fraksi PKB DPRD Paser. Juru bicara fraksi, Edwin Santoso, menyampaikan catatan kritis dalam rapat paripurna DPRD setempat.
Keberhasilan Fiskal Tak Cukup dari Realisasi Anggaran
Edwin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak bisa hanya diukur dari tingginya persentase realisasi belanja. Menurutnya, kualitas dan keberlanjutan sumber pendapatan harus menjadi prioritas.
“Selain realisasi anggaran, juga harus diperhatikan kualitas, keberlanjutan sumber pendapatan, serta efektivitas strategi pengelolaan fiskal jangka panjang,” ujar Edwin dalam sidang paripurna.
Ketergantungan Dana Transfer Masih Tinggi
Data dalam laporan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih menjadi penopang utama. Realisasinya mencapai Rp 3,47 triliun dari target Rp 3,93 triliun.
Kondisi ini membuat fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan di tingkat pusat. Fraksi PKB meminta Pemkab Paser memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar dana transfer diarahkan ke program prioritas.
“Seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, dan pembangunan infrastruktur dasar,” tambah Edwin.
Strategi Optimalisasi PAD Tanpa Membebani Masyarakat
Fraksi PKB mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi kemandirian fiskal. Beberapa usulan konkret disampaikan dalam rapat tersebut.
- Digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- Optimalisasi pengelolaan aset daerah yang selama ini belum maksimal.
- Perluasan basis retribusi daerah tanpa menambah jenis pungutan baru.
Meski mendorong kenaikan PAD, Edwin mengingatkan agar hal itu tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat. “Peningkatan penerimaan daerah seharusnya ditempuh melalui perbaikan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak,” paparnya.
Langkah Selanjutnya di DPRD Paser
Meski memberikan catatan, Fraksi PKB telah menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Proses pembahasan akan berlanjut di komisi-komisi terkait.
Pemkab Paser diharapkan segera menyusun peta jalan fiskal jangka panjang yang lebih realistis, terutama dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi dan perubahan kebijakan transfer pusat.
