Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur meminta aparatur sipil negara (ASN) lebih terbuka menerima kritik dan pengaduan warga tanpa menunggu persoalan viral di media sosial. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menegaskan keluhan masyarakat harus dianggap sebagai data untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
SAMARINDA — Pola pikir "harus viral baru ditangani" masih membayangi sebagian aparatur sipil negara (ASN) di Kalimantan Timur. Kondisi ini dinilai menjadi penghambat utama perbaikan layanan publik karena membuat masyarakat semakin enggan melapor dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Kepala BPSDM Provinsi Kaltim Nina Dewi mengatakan, kebiasaan menunggu sorotan publik sebelum merespons masalah harus segera dihapus. Menurut dia, setiap persoalan idealnya direspons cepat sebelum berkembang menjadi isu besar.
"Semoga saja tidak menunggu viral. Sebelum persoalan menjadi besar, permasalahan bisa direspons," kata Nina dalam gelar wicara virtual bertema "Membongkar Shared Pessimism, Respons Defensif ASN, dan Krisis Kepercayaan dalam Pelayanan Publik", Rabu di Samarinda.
Lingkaran Tidak Sehat dalam Birokrasi
Nina menjelaskan, jika kebiasaan menunggu viral terus berlanjut, akan terbentuk lingkaran yang tidak sehat. Masyarakat kian apatis terhadap aparatur, sementara ASN justru makin defensif saat menerima masukan.
Akibatnya, interaksi antara pemerintah dan warga semakin buruk. Untuk memutus rantai tersebut, cara pandang terhadap kritik harus diubah total.
Kritik Bukan Serangan, Melainkan Data Perbaikan
Ia menegaskan bahwa kritik tidak semestinya dianggap sebagai serangan pribadi. Justru sebaliknya, kritik adalah sumber informasi berharga untuk memetakan kelemahan pelayanan di lapangan.
"Keluhan adalah masukan, pengaduan adalah data untuk memperbaiki pelayanan. Tentu tidak semua kritik harus diterima begitu saja. Setiap kritik tetap perlu didengarkan, diverifikasi, dan direspons secara profesional," tuturnya.
ASN dituntut mampu menerima kritik tanpa kehilangan sikap profesional. Sikap terbuka ini menjadi kunci membangun komunikasi sehat sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Penguatan Kapasitas Melalui Kaltim CorpU
Sebagai tindak lanjut, BPSDM Kaltim berkomitmen menghadirkan ruang pembelajaran berkelanjutan melalui program Kalimantan Timur Corporate University (CorpU). Program ini dirancang untuk membangun kapasitas ASN yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan birokrasi modern.
Melalui penguatan kompetensi tersebut, orientasi pelayanan publik di Kaltim diharapkan tidak lagi sekadar menyelesaikan urusan administrasi. Targetnya lebih jauh: membangun kepercayaan publik lewat respons yang cepat, terbuka, dan profesional.
